uu pajak bumi dan bangunan. 03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. uu pajak bumi dan bangunan

Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB mundur satu bulan dibanding batas waktu pembayaran tahun. 254/PMK. 1 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pembebasan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan a tau Pegurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan BangunanPenerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : – Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SSP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata >= Rp. Biasanya, dokumen ini sering hadir berbarengan dengan. UU PDRD tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan pengklasifikasian objek pajak bumi maupun bangunan dalam lingkup PBB-P2. bahwa ketentuan mengenai keberatan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan. 254/PMK. Lebih lanjut melalui UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD,. (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah : a) UU No. Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566). Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. PMK No. SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (UU No. 03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan PMK No. Setelah membaca artikel ini, pastikan kamu memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya. 3. Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya, yang. Kedua, aturan PBB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pajak harus dibayar oleh wajib PBB setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pajak tersebut yakni Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: SOEHARTO: Status: BerlakuPajak Bumi dan Bangunan lebih dikenal dan disingkat dengan PBB. Permasalahan muncul di Kota Bandung setelah adanya kebijakan pengalihan pajak pusat ke daerah dengan pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan. 15. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak. Pasal 2 (1)Pada tahun 1994 Pemerintah menerbitkan UU 12/1994 tentang Perubahan UU 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, esensi dari perubahan ini adalah penyesuaian atas praktek perkembangan penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam UU 12/1985. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 4. 07/2011 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 (BN. Pasal 2 (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a. Lebih lanjut, dasar hukum PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengendalian Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Lalu, apakah perbedaan kedua jenis PBB tersebut? Wewenang Pemungutan PBB P2 dan PBB P3. 000 untuk setiap Wajib Pajak. Pasal I. Perhitungan PBB: Perkalian tarif 0,5% dengan NJKP. UU PDRD memberi kesempatan bagi yayasan pendidikan untuk mendapatkan pengecualian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mulai dari bayar PBB online lewat aplikasi Tokopedia, Klik Indomaret,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :. Namun objek pajak tersebut harus memenuhi kriteria eksklusif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 12/1994 dan diperbarui dengan UU No. 03/2014 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membahas kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah diserahkan ke. 11. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Identifikasi Masalah 1. ada zaman kolonial, sudah dipungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dimiliki atau digarap oleh rakyat Indonesia, seperti contingenten dan verplichte leverantieen yang lebih dikenal dengan nama tanam paksa. 12 / 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 2019. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU. . 1 dan ps. Bahkan PBB bisa menjadi pendapatan daerah dan sudah diatur dalam UU No. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pasal 2 (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a. Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. Dalam. Bisnis. 000. 2. KEMENKEU. DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 41 UU HKPD," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Jakarta, Selasa (7/12/2021). Selain . 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Misalnya sawah, kawasan tambang, kebun, dan permukaan laut. Disebutkan bahwa tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen. Berikut cara menghitung pajak bumi dan bangunan: Advertisement. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-451/KMK. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 12 tahun 1994 serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1. dalam penyusunan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. 1. Pengesahan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada bulan Agustus 2009 yang lalu, menjadi tonggak sejarah baru dalamUU No. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2); 16. NJOP = (NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan = luas bangunan x nilai bangunan). Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk. a. 4. Untuk Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB – P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat. Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilakukan sampai tuntas. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. Pajak ini muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. 000. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan Bambang P. 0,5% x Rp200 juta = Rp1 juta. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK. perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 23 A, yang. 5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 1. Merujuk pada Pasal 1 angka ‘1’ UU PBB, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 3. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan; 1. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diubah dengan UU No. Jum, 05 Agu 2011. Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Desa A - Nilai Jual Objek Pajak Bumi =Rp 8. Undang-Undang No. 90% (sembilan. Dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022, tarif PBB terbaru diatur pada Pasal 41. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. Karena pada UU PDRD tidak mengenal istilah NJKP. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK. 03/2019 ; tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan : Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : 1. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. Pasal 11 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran. 04/1997 tentang Penatausahaan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Migas dan Panas Bumi Serta Pembayarannya; 4. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, pengusaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. 12 tahun 1985 dan Undang-undang No. Mengikuti pasal 1 angka 1 UU PBB, bumi diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan. Undang-Undang (UU) No. sebesar 40 % dari Nilai Jual Objek Pajak apabila NJOP sama atau lebih 1 M. Pajak Bumi dan Bangunan lebih dikenal dan disingkat dengan PBB. 12 Tahun 1994 dan saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dana. 2. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan Bambang P. PBB terutang : 0,2% x Rp411. 12/1994 dan. Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lambat enam bulan dari diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ. 1005/KMK. PBB = 0,5% x Rp600. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah. . 000. PBB = Rp3. Pengenaan pajak tanah dan bangunan tersebut dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. PBB-P2 sudah jelas jika pajak. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan : Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. UU No. H, M. bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut : 1. Pembebasan tersebut diberikan secara otomatis dan 100% dari PBB yang seharusnya terutang. Selain perorangan, badan usaha yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas sebuah tanah dan bangunan juga wajib membayar PBB. Tidak. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. 3312, website dpr. 000. Pak Budi memiliki aset yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB). Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020. vi PRAKATAJika membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lewat tanggal jatuh tempo, maka akan dikenai denda. Berdasarkan Pasal 1 poin 37 UU PDRD, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pasal 3. 000. 000. 1 Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang. Berdasarkan UU No 12 tahun 1985 pasal 1A menyebutkan objek pajak bumi dan bangunan adalah tentu saja bumi dan/ bangunan. 12 Thn. com – Informasi seputar cara menghitung PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penting diketahui mengingat terbitnya peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat PBB artinya pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat UU No. 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menjadi dasar hukum dari PBB ini. Masuk ke era pendudukan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles juga dikenal sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan landrent stesel yang mana meniru sistem pengenaan pajak di Bengali, India yaitu pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah. SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2021. 000,00 (satu miliar rupiah) a tau. Berikut cara menghitung denda PBB dengan mudah!. Tak Cuma MRT, di IKN Bakal. Bumi. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adaIah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985: tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara. 000,00. Mengingat: Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). 03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR. Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5) : “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak yang bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan. 000. konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut : 1. d. Dalam perpajakan, dikenal dua istilah terkait PBB, yaitu PBB P2 dan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ialah pungutan atas tanah dan bangunan yg ada sebab adanya laba dan /atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat asal padanya. 000. Klasifikasi bumi dan bangunan dan perhitungan pajak bumi dan bangunan. j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan T. 03/2019 TENTANG. 2. Objek pajak dari PBB-P2 sesuai dengan namanya, yaitu bumi dan bangunan yang ada di wilayah. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERUBAHAN 1994 UU NO. Pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tindak. KMK Nomor 201/KMK. Dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (UU 12/1985) tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah: a. Sanksi hukum terhadap pajak bumi dan bangunan terdiri dari tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. PajakOnline. 000 m2.